IBL percaya bahwa integritas merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam bisnis untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua. Bisnis etis dan integritas menjadi alas an utama IBL berdiri. Sejak awal, IBL telah banyak melakuka program dan kegaitan yang mempromosikan praktik bisnis beretika dan anti-korupsi, serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan oleh sektor swasta untuk membangun kapasitas dalam pelaksanaannya.
IBL telah bekerja sama dengan organisasi yang sepaham, seperti KPK, CIPE, ASEAN CSR Network, GIZ, UK FCO, USAID Cegah, Kemitraan, Transparency International Indonesia, ICW, dan korporasi lainnya seperti Siemens, Chevron, ExxonMobil, ITM, BHP Billiton, dan lainnya, serta dengan asosiasi bisnis seperti KADIN, APINDO, GAKESLAB, dan lainnya.
Pada tahun 2014, IBL meluncurkan Indonesia Integrity Initiative (www. Indonesiaintegrityinitiative.org), sebuah gerakan bersama antara para pelaku bisnis dalam mempromosikan dan mengimplementasikan praktik bisnis berintegritas.
Mitra Pelaksana
Dalam pelaksanaan kegiatannya, IBL selalu melibatkan para mitranya – Dalam konteks nasional,regional, hingga internasional – untuk bekerja sama untuk mencapai target yang ditentukan. Berikut adalah daftar mitra IBL:
Mitra Dalam Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak 2005, IBL berkolaborasi dengan KPK dalam mempromosikan bisnis berintegritas di Indonesia. IBL secara aktif bersama KPK terlibat dalam pembentukan komite advokasi nasional dan daerah (KAN dan KAD)
KADIN – Koalisi Untuk Pengusaha Anti Suap (KUPAS); KUPAS merupakan koalisi anti-korupsi dan anti-suap yang dimiliki oleh Kamar Dagang dan Industri Nasional (KADIN).
Transparency International Indonesia – Transparency International bagian Indonesia, yang secara aktif mengimplementasikan program dan penelitian terkait isu anti-korupsi.
Indonesia Global Compact Network (IGCN) – Bagian dari UN Global Compact, yang menekankan pada pelaksanaan 10 prinsip bisnis yang baik, termasuk prinsip anti-korupsi.
Alliance for Integrity (AfIn) – Inisiatif multi-pihak yang didorong oleh bisnis antar sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi politik, dan institusi internasional. IBL menjadi anggota aktif AfIn sejak 2016.
Indonesia Corruption Watch (ICW) – Organisasi Non-Pemerintah dengan tugas utama memonitor serta melaporkan praktik dan insiden korupsi di Indonesia. Pada 2017, bersama dengan Polling Center, IBL dan ICW melaksanakan survey anti-korupsi nasional di sektor kesehatan.
Partner Regional & Internasional
IBLF, Organisasi yang diinisiasi oleh Prince of Wales, UK.
APEC, Kelompok kerja dalam praktik anti korupsi.
ILO, Khusus kepada praktik bisnis berintegritas pada isu buruh.
Integrity Initiative Inc., Inisiasi yang dipimpin sektor swasta, yang terbukti efektif di Filipina, dipimpin oleh Makati Business Club dan European Commision Chambers of Phillipines (ECCP).
Center for Internationa Private Enterprise (CIPE) – Organisasi donor yang berfokus pada demokrasi dan bisnis beretika, berlokasi di USA.
Aktivitas terbaru
The panel discussion, with themed : “Tanggapan, Ekspektasi, dan Antisipasi Pelaku Usaha dalam Penerapan Tindak Pidana oleh Korporasi”. The spakers are Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., L.LM. (Praktisi Hukum) and Mr. Noke Kiroyan (Managing Partners, Kiroyan Partners). This panel discussion was moderated by Mr. Heru Prasetyo.
Press Conference “A National Anti-Corruption Survey”. Jakarta, July 20th 2017. Left to right: Heny Susilowati (Senior Researcher Polling Centre), Frazna Fadillah (as Moderator – Polling Centre), Laode M. Syarif (Vice Chair Indonesia’s Corruption Eradication Commission – KPK), Yanuar Nugroho (Deputi II Office of the Presidential Staff of the Republic of Indonesia), and Febri Hendri (Indonesia Corruption Watch – ICW).
Indonesia Business Links organized Business Executive Briefing in Jakarta themed “Implication of PERMA 13/2016 on Corporate Criminal Liability to Business”. The objective was to provide updated information regarding the issuance of PERMA 13/2016, to discuss the consequence of this regulation and to gather feedbacks from business leaders and executives on how business will respond to the implication constructively.
The panel discussion, with themed : “Tanggapan, Ekspektasi, dan Antisipasi Pelaku Usaha dalam Penerapan Tindak Pidana oleh Korporasi”. The spakers are Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., L.LM. (Praktisi Hukum) and Mr. Noke Kiroyan (Managing Partners, Kiroyan Partners). This panel discussion was moderated by Mr. Heru Prasetyo.
Press Conference “A National Anti-Corruption Survey”. Jakarta, July 20th 2017. Left to right: Heny Susilowati (Senior Researcher Polling Centre), Frazna Fadillah (as Moderator – Polling Centre), Laode M. Syarif (Vice Chair Indonesia’s Corruption Eradication Commission – KPK), Yanuar Nugroho (Deputi II Office of the Presidential Staff of the Republic of Indonesia), and Febri Hendri (Indonesia Corruption Watch – ICW).
Indonesia Business Links organized Business Executive Briefing in Jakarta themed “Implication of PERMA 13/2016 on Corporate Criminal Liability to Business”. The objective was to provide updated information regarding the issuance of PERMA 13/2016, to discuss the consequence of this regulation and to gather feedbacks from business leaders and executives on how business will respond to the implication constructively.